SIKLUS, MANADO — Instruksi tegas Gubernur Sulawesi Utara kepada jajaran Polda Sulut untuk menindak tegas para pelaku mafia bahan bakar minyak (BBM) ilegal dinilai publik hanya sebatas omong kosong. Pasalnya, meski perintah keras untuk menindak para pelaku sudah berulang kali disampaikan, aktivitas dugaan perdagangan dan penimbunan BBM ilegal di sejumlah wilayah justru semakin marak.
Gubernur Sulut dalam beberapa kesempatan bahkan menegaskan, “Mafia BBM ilegal akan saya tangkap!” Namun hingga kini, penegakan hukum yang nyata terhadap pelaku besar di lapangan tak kunjung terlihat. Kondisi ini membuat sebagian kalangan menilai, instruksi tersebut sekadar retorika tanpa langkah konkret.
Beberapa satuan kepolisian di jajaran Polda Sulut memang sempat menggelar operasi dan menyita ratusan liter BBM ilegal. Namun hasil itu dianggap belum menyentuh aktor utama yang disebut-sebut menjadi pengendali distribusi dan penimbunan BBM bersubsidi.
“Yang tertangkap hanya pemain kecil. Sementara dalangnya masih bebas beroperasi,” ujar salah satu aktivis di Manado, Rabu (22/10/2025). Ia menilai, lemahnya penegakan hukum membuka ruang bagi mafia untuk terus bermain di sektor energi bersubsidi.
Di tengah gencarnya pemberitaan, sejumlah nama kini ramai diperbincangkan publik, termasuk Wanty dan Rinaldi, yang disebut-sebut kian eksis dalam lingkaran bisnis BBM ilegal.
Publik menilai, jika benar kedua nama ini terlibat, seharusnya aparat segera melakukan langkah tegas dan transparan. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum mereka.
“Kalau pemerintah dan kepolisian serius, tunjukkan hasilnya. Publik menunggu bukan janji, tapi tindakan,” tegas seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Sulut.
Kritik terhadap lemahnya pemberantasan mafia BBM ilegal bukan hanya soal tindakan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dan aparat. Seruan keras tanpa hasil nyata dinilai hanya akan menurunkan kredibilitas pemerintah daerah dan institusi kepolisian.
Pemerhati hukum di Sulawesi Utara meminta agar Gubernur dan Kapolda membentuk satuan tugas khusus lintas sektor untuk menindak tegas setiap pelaku tanpa pandang bulu. “Jika benar ingin bersih, bongkar semua jaringan sampai ke akar, bukan sekadar menindak sopir atau pekerja lapangan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan resmi terkait penangkapan aktor besar dalam jaringan BBM ilegal di wilayah Sulut.
Masyarakat kini menunggu pembuktian nyata dari janji pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan yang telah merugikan negara dan masyarakat luas tersebut.
