SIKLUS, KOTA BANDUNG — Kekacauan tata kelola jalan nasional di Indonesia kembali dipertontonkan ke publik. Jalan-jalan berstatus nasional yang berada di jantung kota dan perbatasan antarwilayah justru rusak parah, berlubang, bergelombang, dan dibiarkan menahun tanpa sentuhan berarti. Status “nasional” seolah berubah menjadi tameng pembiaran, bukan jaminan kualitas.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat suara keras. Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengusulkan pengelolaan jalan nasional diserahkan ke pemerintah daerah adalah tamparan telak bagi Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai gagal menjalankan mandatnya.
“Sudah terlalu lama jalan nasional di pusat kota rusak, tapi daerah dilarang memperbaiki karena alasan kewenangan. Ini logika terbalik dan menyengsarakan rakyat. Jalan rusak, kecelakaan meningkat, tapi birokrasi sibuk cuci tangan,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia secara terbuka mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar memerintahkan Menteri PU untuk bersinergi dan segera mengabulkan permintaan KDM, bahkan menjadikannya kebijakan nasional.
“Presiden Prabowo harus turun tangan. Perintahkan Menteri PU agar tidak ego sektoral. Jika daerah siap, mampu, dan punya anggaran, serahkan pengelolaannya. Jangan biarkan jalan nasional menjadi simbol kegagalan negara,” katanya tajam.
KDM sebelumnya menyatakan tidak memiliki kewenangan memperbaiki jalan nasional meski kerusakannya nyata dan memakan korban. Namun Gubernur Jawa Barat itu memilih tidak diam. Ia mengusulkan agar sejumlah ruas jalan nasional, khususnya yang berada di wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan daerah, diserahkan pengelolaannya ke provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu contoh konkret adalah ruas Pasteur–Kota Bandung, yang akan direkonstruksi pada 2026 menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat melalui skema MoU dengan Kementerian PU.
Tak hanya di Bandung, jalan Pantura Jawa Barat yang selama ini dikenal rusak, bergelombang, dan berlubang juga menjadi sorotan. Status jalan nasional disebut Prof. Sutan Nasomal justru menjadi alasan klasik lambannya perbaikan.
“Pantura itu urat nadi ekonomi nasional. Tapi kondisinya seperti jalan desa yang ditelantarkan. Ini ironi. KDM menunjukkan keberanian dan keberpihakan pada rakyat. Ini harus ditiru gubernur lain di seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal keberanian memutus rantai pembiaran struktural. Ia menegaskan, jika Kementerian PU tidak mampu bergerak cepat, maka sudah sewajarnya kewenangan diturunkan ke daerah.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online di kantor pusat partai oposisi di Jakarta, 5 Februari 2026. “Negara tidak boleh kalah oleh status administrasi. Jalan rusak adalah bukti negara abai. Dan keberanian KDM adalah alarm keras bagi pusat,” tutupnya.
