SIKLUS, BITUNG – Skandal dugaan keterlibatan PT. Jobroindo Makmur dalam jaringan distribusi ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kembali mencuat ke permukaan. Perusahaan ini disebut-sebut memiliki afiliasi kuat dengan seorang aktor kunci dalam pusaran mafia BBM, pria berinisial Ko Afu. Kami, (31/07/2025)
Ko Afu diketahui menjalankan sebuah perusahaan bernama PT. Sinergi Maju Makmur, yang selama ini diduga menjadi topeng legal untuk aktivitas penimbunan dan distribusi solar bersubsidi secara ilegal. Gudang utama yang digunakan oleh Ko Afu berada di kawasan Jalan Girian, Manembo-nembo Bawah, Kota Bitung. Dari lokasi inilah aktivitas keluar-masuk tangki BBM milik PT. Jobroindo Makmur terpantau berjalan secara rutin dan mencurigakan.
Lebih mengejutkan lagi, aktivitas ini disebut mendapat perlindungan dari seorang anggota Marinir aktif bernama Novri, yang diduga berperan sebagai pengawal khusus kegiatan Ko Afu. Novri disebut secara aktif melakukan pengamanan (meng-caffer) untuk menjamin kelancaran distribusi ilegal tersebut dan juga menjadi perpanjangan tangan Ko Afu dalam meredam wartawan atau pihak-pihak yang mencoba membongkar jaringan bisnis haram ini.
“Kalau ada wartawan yang mulai cari tahu, atau ada pihak luar yang curiga, biasanya langsung dihadapi oleh Novri. Dia bertindak seperti ‘pagar hidup’ bagi Ko Afu,” ungkap salah satu narasumber yang mengetahui langsung kegiatan di lapangan.
Keterlibatan oknum berseragam dalam kegiatan terlarang ini bukan hanya mencederai nama baik institusi TNI, namun juga mengancam independensi pers dan supremasi hukum. Kombinasi antara perusahaan swasta, mafia BBM, dan perlindungan aparat, membentuk ekosistem bisnis ilegal yang sangat merugikan negara dan rakyat.
Pihak PT. Jobroindo Makmur dan PT. Sinergi Maju Makmur belum memberikan klarifikasi resmi meskipun sudah dihubungi oleh sejumlah awak media. Sementara itu, institusi TNI AL diharapkan segera melakukan penyelidikan internal atas keterlibatan anggotanya dalam aktivitas non-militer yang menimbulkan keresahan publik.
Masyarakat dan elemen pengawas kebijakan publik mendesak agar pihak berwenang bertindak cepat dan transparan. Negara tidak boleh kalah oleh mafia energi, apalagi jika praktik ini dilakukan secara terang-terangan dengan tameng seragam dan kekuasaan.
